SOLO — Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan tanggapan tegas terkait riuhnya perbincangan mengenai keaslian ijazah miliknya serta dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan pandangannya, polemik berkepanjangan ini bukan sekadar diskusi akademik, melainkan mendarat pada dugaan adanya intervensi pihak luar.
“Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” ungkap Jokowi ketika ditemui awak media di kediamannya yang berlokasi di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (16/10/2026).
Kendati diterpa gelombang isu yang terus mendera, figur yang memimpin Indonesia selama dua periode tersebut mengaku menanggapinya dengan santai. “Tapi ya buat saya biasa aja,” imbuhnya.
Upaya Downgrade Reputasi Politik
Lebih lanjut, Jokowi menduga bahwa narasi ijazah ini sengaja diorkestrasikan tidak hanya untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu lain yang sedang hangat, melainkan memiliki target spesifik guna merusak nama baik (downgrade) serta menurunkan elektabilitas maupun kredibilitas politik dirinya dan sang putra. Ketika disinggung mengenai siapa target utama dari operasi tersebut, Jokowi menilai bahwa kedua belah pihak berpotensi menjadi sasaran empuk.
“Ya dua-duanya bisa (Jokowi dan Gibran),” tegasnya.
Isu ini kembali mencuat ke permukaan menyusul dinamika hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa syarat administrasi pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai kontestan Pilpres 2024 lalu. Meskipun gugatan tersebut tidak dapat diterima dan dipastikan tidak memengaruhi posisi legal Gibran sebagai wakil presiden, putusan MK sempat menyoroti soal penggunaan certificate of attendance dalam penyetaraan status pendidikan luar negeri.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi sebelumnya telah menekankan bahwa Gibran telah menuntaskan jenjang pendidikan strata satu (S1), yang secara esensial membuktikan bahwa tahapan-tahapan pendidikan sebelumnya telah dilalui. Ia juga mengingatkan bahwa sistem pendidikan antarnegara memiliki standar dan variasi yang berbeda-beda. Secara kelembagaan, Jokowi menyatakan sikap hormat sepenuhnya terhadap putusan maupun pertimbangan hukum yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
Komentar